,

Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (jam'iyah diniyah islamiah) yang berhaluan Ahli Sunnah wal-Jamaah (Aswaja). Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1334 H) oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur.

Sejak awal K.H. Hasyim Asy'ari duduk sebagai pimpinan dan tokoh agama terkemuka di dalam NU. Tetapi, tidak diragukan bahwa penggerak di balik berdirinya organisasi NU adalah Kiai Wahab Chasbullah, putra Kiai Chasbullah dari Tambakberas, Jombang. Pada tahun 1924 Kiai Wahab Chasbullah mendesak gurunya, K.H. Hasyim Asy'ari, agar mendirikan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan-kepentingan dunia pesantren. Namun, ketika itu pendiri pondok pesantren Tebu Ireng ini, K.H. Hasyim Asy'ari, tidak menyetujuinya. Beliau menilai bahwa untuk mendirikan organisasi semacam itu belum diperlukan. Baru setelah adanya peristiwa penyerbuan Ibn Sa'ud atas Mekah, beliau berubah pikiran dan menyetujui perlunya dibentuk sebuah organisasi baru. Semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu, dan sebagai reaksi defensif maraknya gerakan kaum modernis (Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam kegiatan politik, Sarekat Islam) di kalangan umat Islam yang mengancam kelangsungan tradisi ritual keagamaan khas umat islam tradisional adalah yang melatarbelakangi berdirinya NU. Rapat pembentukan NU diadakan di kediaman Kiai Wahab dan dipimpin oleh Kiai Hasyim. September 1926 diadakanlah muktamar NU yang untuk pertama kalinya yang diikuti oleh beberapa tokoh. Muktamar kedua 1927 dihadiri oleh 36 cabang.

Kaum muslim reformis dan modernis berlawanan dengan praktik keagamaan kaum tradisional yang kental dengan budaya lokal. Kaum puritan yang lebih ketat di antara mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberantas praktik ibadah yang dicampur dengan kebudayaan lokal, atau yang lebih dikenal dengan praktik ibadah yang bid'ah. Kaum reformis mempertanyakan relevansinya bertaklid kepada kitab-kitab fiqh klasik salah satu mazhab. Kaum reformis menolak taklid dan menganjurkan kembali kepada sumber yang aslinya, yaitu Alquran dan hadis, yaitu dengan ijtihad para ulama yang memenuhi syarat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kaum reformis juga menolak konsep-konsep akidah dan tasawuf tradisional, yang dalam formatnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikiran agama, dan kepercayaan lainnya.

Bagi banyak kalangan ulama tradisional, kritikan dan serangan dari kaum reformis itu tampaknya dipandang sebagai serangan terhadap inti ajaran Islam. Pembelaan kalangan ulama tradisional terhadap tradisi-tradisi menjadi semakin ketat sebagai sebuah ciri kepribadian. Mazhab Imam Syafii merupakan inti dari tradisionalisme ini (meskipun mereka tetap mengakui mazhab yang lainnya). Ulama tradisional memilih salah satu mazhab dan mewajibkan kepada pengikutnya, karena (dinilainya) di zaman sekarang ini tidak ada orang yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Alquran dan sunah secara menyeluruh.
Di sisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama di perempat abad ke-20. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul Tujjar (1918) yang muncul sebagai lambing gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon (1924) sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan. Tiga pilar pilar tersebut adalah (a) wawasan ekonomi kerakyatan; (b) wawasan keilmuan dan sosial budaya; dan (c) wawasan kebangsaan.

NU menarik massa dengan sangat cepat bertambah banyak. Kedekatan antara kiai panutan umat dengan masyarakatnya dan tetap memelihara tradisi di dalam masyarakat inilah yang membuat organisasi ini berkembang sangat cepat, lebih cepat daripada organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Setiap kiai membawa pengikutnya masing-masing, yang terdiri dari keluarga-keluarga para santrinya dan penduduk desa yang biasa didatangi untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dan, para santri yang telah kembali pulang ke desanya, setelah belajar agama di pondok pesantren, juga memiliki andil besar dalam perkembangan organisasi ini, atau paling tidak memiliki andil di dalam penyebaran dakwah Islam dengan pemahaman khas NU. Pada tahun 1938 organisasi ini sudah mencapai 99 cabang di berbagai daerah. Pada tahun 1930-an anggota Nu sudah mencapai ke wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Kini organisasi NU menjadi organisasi terbesar di Indonesia, yang tersebar di seluruh Provinsi, bahkan sekarang telah berdiri cabang-cabang NU di negara-negara lain.

Hubungan dengan kaum pembaru yang sangat tegang pada tahun-tahun awal berdirinya NU secara bertahap diperbaiki. Sekitar tahun 1930-an berkali-kali terlihat tanda-tanda kemauan baik dari kedua belah pihak. Pada muktamar ke-11 (1936) di Banjarmasin Kiai Hasyim Asy'ari mengajak umat Islam Indonesia agar menahan diri dari saling melontarkan kritik sektarian, dan mengingatkan bahwa satu-satunya perbedaan yang sebenarnya hanyalah antara mereka yang beriman dan yang kafir. Apa yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari adalah tepat, dan hal itu setidaknya dapat menumbuhkan rasa persatuan di kalangan umat Islam. Karena, perbedaan di antara umat Islam itu sudah pasti terjadi. Yang penting perbedaan itu tidaklah menyangkut hal-hal yang mendasar (ushul). Meskipun ajakan ini ditujukan bagi kalangan sendiri, tetapi mendapat respon yang positif dari kalangan pembaru. Sehingga, hubungan antara kedua belah pihak semakin lama semakin baik.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus tetap saja terjadi, bahkan hingga era reformasi sekarang ini. Ketegangan yang cukup besar terlihat menjelang jatuhnya pemerintahan Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001. Warga NU yang mendukung Gus Dur bersitegang dengan warga Muhammadiyah yang mendukung Amin Rais. Kejadian ini sempat membuat beberapa masjid Muhammadiyah diserang oleh pendukung fanatik Gus Dur di kantong-kantong NU.

Yang lebih unik lagi adalah bahwa perbedaan yang selama ini terjadi telah mengakibatkan tempat ibadah keduanya tidak bisa bersatu. Kristalisasi nilai-nilai ini menjadikan masjid NU berbeda dengan masjid Muhammadiyah. Perbedaan yang dimaksud dalam arti bahwa masjid NU tidak ditempati atau digunakan oleh warga Muhammadiyah dan sebaliknya. Jika di suatu masjid terlihat tidak ada zikiran yang panjang dan seru serta tidak ada kunut, orang NU akan mengatakan bahwa itu masjid Muhammadiyah. Nampaknya kelompok reformis itu terwakili oleh organisasi Muhammadiyah. Padahal, kelompok pembaru sesungguhnya tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah, masih banyak dari organisasi lain, seperti Persatuan Islam (persis), Al-Irsyad, dan lain-lain sejenisnya, mereka termasuk dalam kelompok pembaru. Namun, warga NU pada umumnya lebih mengenal Muhammadiyah. Karena, organisasi tersebut memang yang lebih besar, dan terbesar kedua setelah NU.

Dalam perjalanannya, NU pernah melibatkan diri dalam politik praktis, yaitu menjadi partai politik (parpol) sejak tahun 1954 (Orde Lama). Ini sebuah kesalahan besar bagi NU. Keberadaanya di kancah perpolitikan tidak membuatnya semakin maju, justru menjadi semacam komoditas politik murahan bagi kalangan politikus. Dengan pengalamannya yang pahit ini, di masa Orde Baru NU memutuskan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, dengan semangat kembali ke "Khittah 26". Sejak kembalinya orientasi NU kepada Khittah NU pada muktamar ke-27 di Situbondo Jawa Timur tahun 1984, NU berhasil melaksanakan mabadi khaira ummah (prinsip dasar sebaik-baik umat) melalui pendekatan sosial budaya, bukan pendekatan kekuasaan-politik, dengan diperhatikannya NU sebagai jam'iyyah.

Keberhasilan mempertahankan NU sebagai jam'iyyah telah memberi andil besar kepapa perkembangan pluralisme politik di kalangan NU khususnya dan di masyarakat Indonesia pada umumnya, yang berarti telah menyumbang kepada praktik dasar-dasar kehidupan demokratis. Keberhasilan ini telah membangun citra NU sebagai organisasi yang cukup independent dalam menghadapi gempuran-gempuran politik dari penguasa, sebagai perekat bangsa dan pengayom kelompok minoritas. Di masa reformasi, ketika kran kebebasan mendirikan organisasi politik terbuka, muncul desakan dari warga NU sendiri untuk kembali menjadi parpol. Tetapi, belajar dari pengalaman masa lalu, NU berketetapan untuk mempertahankan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, konsisten dengan Khittah 1926.

Masyarakat Pendukung NU
Masyarakat pendukung NU sangat beragam. Di satu pihak ada kelompok ulama, intelektual, birokrasi, politisi, professional, seniman, dan budayawan. Tokoh-tokoh elite merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang sering menjadi panutan bagi masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan. Nasihat-nasihat dan saran-saran biasanya didengarkan oleh masyarakat secara umum. Kelompok inilah yang banyak memegang tampuk kepemimpinan NU di berbagai tingkatan.
Selain itu, yang termasuk pendukung NU, bahkan pendukung terbesar adalah petani, buruh, nelayan, pengusaha kecil, yang biasanya digolongkan sebagai kelompok masyarakat akar rumput (rakyat jelata) yang sebagian besar di daerah pedesaan.

Ciri Khas NU
Ciri khas NU, yang membuatnya berbeda dengan organisasi sejenis lainnya adalah ajaran keagamaan NU tidak membunuh tradisi masyarakat, bahkan tetap memeliharanya, yang dalam bentuknya yang sekarang merupakan asimilasi antara ajaran Islam dan budaya setempat.
Ciri khas yang satu ini juga lebih unik, bagi warga nahdliyyin, ulama merupakan maqam tertinggi karena diyakini sebagai waratsatul anbiya'. Ulama tidak saja sebagai panutan bagi masyarakat dalam hal kehidupan keagamaan, tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniannya. Untuk sampai ke tingkat itu, selain menguasai kitab-kitab salaf, Alquran dan hadis, harus ada pengakuan dari masyarakat secara luas. Ulama dengan kedudukan seperti itu (waratsatul anbiya') dipandang bisa mendatangkan barakah. Kedudukan yang demikian tingginya ditandai dengan kepatuhan dan penghormatan anggota masyarakat kepada para kiai NU.

Persaudaraan (ukhuwah) di kalangan nahdliyyin sangat menonjol. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dengan nilai persaudaraan itu, NU ikut secara aktif dalam membangun visi kebangsaan Indonesia yang berkarakter keindonesiaan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan NU bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final dari perjuangan kebangsaan masyarakat Indonesia. Komitmen yang selalu dikembangkan adalah komitmen kebangsaan yang religius dan berbasis Islam yang inklusif.
Ciri menonjol lainnya adalah bahwa komunikasi di dalam NU lebih bersifat personal dan tentu sangat informal. Implikasi yang sudah berjalan lama menunjukkan bahwa performance fisik terlihat santai dan komunikasi organisasional kurang efektif. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan organisasi seringkali sulit mengikat kepada jamaah. Jamaah seringkali lebih taat kepada kiai panutannya daripada taat kepada organisasi.

Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama

Untuk mengetahui lebih detail tentang organisasi keagamaan ini, lebih baiknya dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. (Anggaran Dasar yang tertulis berikut ini berdasarkan Surat Keputusan Muktamar XXX NU Nomor: 003/MNU-30/11/1999)

Koperasi (Sirkah Ta'awuniyah) dalam Pandangan Islam

Sirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai: Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi.
Sebelum membahas tentang koperasi (sirkah ta'awuniyah), sirkah secara umum disyariatkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Isjma'.
Di dalam Kitabullah, Allah berfirman yang artinya:
"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga."
(Q. S. 4: 12)
"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu."
(Q. S. 38: 24)
Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Allah SWT berfirman: "Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka."
(HR. Abu Daud dari Abu Hurairah)
Adapun para ulama telah berijma' mengenai bolehnya berserikat (sirkah).
Lalu bagaimana dengan koperasi atau Sirkah Ta'awuniyah?
Dari segi etimologi kata "koperasi" berasal dan bahasa Inggris, yaitu cooperation yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kiedit atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (single purpose). Ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (multipurpose), misalnya pembelian dan penjualan.
Dari pengertian koperasi di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa yaag mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Keja sama dan gotong-royong ini sekurang-kurangnya dilihat dari dua segi. Pertama, modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Mengenai keanggotaan dalam koperasi berlaku asas satu anggota, satu suara. Karena itu besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Kedua, permodalan itu sendiri tidak merupakan  satu-satunya ukuran dalam pembagian sisa hasil usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi sebagian Uesar dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi. Misalnya, dalam koperasi konsumsi, semakin banyak membeli, seorang
anggota akan mendapatkan semakin banyak keuntungan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih merangsang peran  anggota dalam perkoperasian itu. Karena itu dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Sebagai badan usaha, koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi lebih dari itu, koperasi bercita-cita memupuk kerja sama dan mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.
Lalu bagaimana koperasi menurut pandangan Islam dan bagaimana pendapat para ulama mengenai koperasi? Di bawah ini akan dicoba mengulas masalah tersebut.
Sebagian ulama menganggap koperasi (Syirkah Ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi
itu termasuk mudharabah atau qiradh, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.
Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab Syirkah Ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dinimuskan oleh fuqaha. Sebab Syirkah Ta'awuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masmg. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang balaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu membari keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membori lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.
Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.
Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah itu ada empat macam, yaitu:

  1. Syirkah 'Inan
    Syirkah 'Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.
  2. Syirkah Mufawadhah
    Syirkah Mufawadhah, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai benkut:

    1. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
    2. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
    3. Satu agama, sesama muslim. Tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
    4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).
  3. Syirkah Wujuh
    Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal
    kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.
  4. Syirkah Abdan
    Syirkah Abdan, yaitu karja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

Mazhab Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam Syirkah tersebut.
Sementara mazhab Syafi'iah melarang Syirkah Abdan, Mufawadhah, Wujuh dan membolehkan Syirkah Inan. Tiga macam dilarang dan hanya satu macam saja yang dibolehkan.
Mazhab Malikiah membolehkan Syirkah Abdan, Syirkah 'Inan, dan Syirkah Mufawadhah dan melarang Syirkah Wujuh.
Mazhab Hanabilah membolehkan Syirkah 'Inan, Wujuh dan Abdan, dan melarang Syirkah Mufawadhah.
Selain Imam Mujtahid yang empat itu, masih ada lagi pendapat ulama-ulama lainnya sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya.
Mengenai status hukum berkoperasi bagi urnmat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam.
Khalid Abdurrahman Ahmad, panulis Al-Tafkir Al-Iqrishadi Fi Al-Islam (pemikiran-pemikiran ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi. Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan/khayalan).
Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan/ijma para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoporasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum
berkoperasi dapat dipertimbangkan dari kaidah penetapan hukum, ushul al-fiqh yang lain. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahleraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahleraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya:

  1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan
  2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dengan demikian bahwa prinsip ishtishlah dipenuhi di sini dipenuhi oleh koperasi.

Demikian juga halnya, jika dilihat dari prinsip istihsan (metode preferensi). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip
hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.
Dengan pendekatan kaidah ishtishlah dan istihsan di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah, etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan, kesesuaiandan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Secara keseluruhan hal ini telah memberi jalan ke arah istimbath hukum terhadap koperasi. Hasil istimbath ini tidak sampai kepada wajib, juga tidak sampai kepada haram, sebagaimana dikemukakan oleh Khalid Abdurrahman Ahmad.
Jika demikian halnya, lantas bagaimana hukum berkoperasi? Kembali pada sifat koperasi sebagai praktek mu'amalah, maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya, koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya. Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya. Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkannya bagi para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama, selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan, maka dibolehkan, apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan.
Terakhir kami ingatkan kembali sebuah firman Allah SWT, yang artinya:
"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu."
(Q. S. 38: 24)
Wallohu a'lam.

Daftar pustaka:
  1. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, jilid 13.
  2. Al-Fatawa, Muhammad Syalthut. 
  3. Islam dan Koperasi, Ahmad Dimyadhi dan kawan-kawan.
  4. Deskripsi Ekonomi Islam, Monzer Kahf.

Asuransi Dalam Pandangan Islam

Dalam Ensiklopedi Indonesia di sebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang di berikan oleh penanggung (misalnya kantor asuransi) kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecuriam, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang di tentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.
A. Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hal itu sama dengan orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian-kerugain besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
Misalnya, dalam asuransi kebakaran seseorang mengasuransikan rumahnya, pabriknya atau tokonya kepada perusahaan asuransi. Orang tersebut harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Bila terjadi kebakaran, maka perusahaan akan mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran itu.
Di Indonesia kita kenal ada beramcam-macam asuransi dan sebagai contoh di kemukakan dibawah ini, di antaranya:
  1. Asuransi Beasiswa
    Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama jangka pertanggungan dapat 5-20 tahun, disesuaikan denagn usia dan rencana sekolah anak, kedua, jika ayah (tetanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak, pertanggungan menjadi bebas premi sampai habis kontrak polisnya. Tetapi jika anak yang di tunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lainnya, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerima uangnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau membatalkan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswaa dimulai, bila kontrak sudah habis.
  2. Asuransi Dwiguna
    Asuransi Dwiguna dapat diambil dalam jangka 10-15-25-30 tahun dan mempunyai dua guna:
    1. Perlindungan bagi keluarga, bilamana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu tertanggungan.
    2. Tabungan bagi tertanggung, bilamana tertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggungan.

  3. Asuransai Jiwa
    Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan orang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya atau keluarganya, bila ditakdir akan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.
  4. Asuransi Kebakaran
    Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak (perjanjian) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi.
    Perjanjian dibuat sedemikian rupa, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.
    Demikianlah diantara macam asuransi yang kita kenal di Indonesia ini. Kalau kita perhatikan tujuan dari semua macam asuransi itu maka pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikannya dan termasuk jaminan hari tua. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.
Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam
Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakt di Indonesia ini dan di perkirakan ummat Islam banyak terlibat didalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam.
Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya:
"Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi mealinkan Allah-lah yang memberi rezekinya."
(Q. S. Hud: 6)
"??dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)???"
(Q. S. An-Naml: 64)
"Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keprluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya."
(Q. S. Al-Hijr: 20)
Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah, bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya.

Orang yang melibatkan diri kedalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk mengahdapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu masalah perbedaan pendapat dan sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut, juga mesti dihargai.
Perbedaan pendapat itu terlihat pada uraian berikut:
  1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa
    Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir").
    Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
    1. Asuransi sama dengan judi
    2. Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
    3. Asuransi mengandung unsur riba/renten.
    4. Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
    5. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
    6. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
    7. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

  2. Asuransi di perbolehkan dalam praktek seperti sekarang
    Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

    1. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
    2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
    3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
    4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
    5. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
    6. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniyah).
    7. Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

  3. Asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan
    Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo).
    Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).
    Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.
Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan, adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam.
Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW:
"Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yagn tidak meragukan kamu."
(HR. Ahmad)
Asuransi menurut ajaran agama Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia ini, sama seperti asuransi yang sudah ada selama ini pada PT. Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya, dan asuransi lainnya. Macamnya sama tetapi sisitem kerjanya berbeda yaitu dengan system mudharabah (bagi hasil).
Kita lihat dalam asuransi Takaful berdasarkan Syariah, ada beberapa macam, diantaranya:
  1. Takaful Kebakaran
    Asuransi takaful kebakaran memberikan perlindungan tehadap harta benda seperti toko, industri, kantor dan lain-lainnya dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas dan sambaran petir.
  2. Takaful pengankutan barang
    Asuransi bentuk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atas harta benda yang sedang dalam pengiriman akibat terjadi resiko yang disebabkan alat pengankutannya mengalami musibah atau kecelakaan.
  3. Takaful keluarga
    Asuransi takaful kelurga ini tercakup didalamnya, takaful berencana, pembiayaan, berjangka, pendidikan, kesehatan, wisata dan umroh dan takaful perjalanan haji.

    Dana yang terkumpul dari peserta, diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Kemudian hasil yang diperoleh dengan cara mudharabah, dibagi untuk seluruh peserta (pemegang polis) dan untuk perusahaan. Umpamanya 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan.
    Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa macam suransi konvensional sama saja dengan asuransi yang berlandaskan syariah. Namun dalam pelaksanaanya ada perbedaan mendasar yaitu bagi hasil (mudharabah) pada asuransi yang berlandaskan syariah dan tidak demikian pada asuransi konvesional.

Disamping itu ada alasan lain lagi yang perlu jadi bahan pertimbangan, terutama oleh golongan (ulama) yang menghramkan asuransi konvensional, disebabkan oleh tiga hal yaitu:
  1. Gharar (ketidakpastian)
    Dalam asuransi konvensional ada gharar (ketidak pastian), karena tidak jelas akad yang melandasinya. Apakah akad Tabaduli (jual beli) atau akad Takafuli (tolong menolong). Umpamanya saja sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi (Rp. 1.500.000,- per tahun. Kemudian pada tahun ke-5 dia meninggal dunia, maka pertanggungan yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000.-. Hal ini berarti, bahwa uang yang Rp. 7.500.000,- (pembayaran premi Rp. 7.500.000,-selama lima tahun) itu adalah gharar, dan tidak jelas dari mana asalnya. Berbeda dengan asuransi takaful, bahwa sejak awal polis dibuka, sudah diniatkan 95% premi untuk tabungan dan 5% diniatkan untuk tabarru (derma/sumbangan).
    Jika terjadi klaim pada tahun kelima, maka dan yang Rp. 7.500.000,- itu tidak gharar, tetapi jelas sumbernya, yaitu dari dana kumpulan terbaru/derma.
  2. Maisir (judi atau gambling)
    Mengenai judi jelas hukumnya, yaitu haram sebagaimana di firmankan Allah dalam surat al-Maidah: 90.
    Dalam asuransi konvensional, judi timbul karena dua hal:
    1. Sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada saja kemungkinan dia berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti dijalan sebelum mencapai masa refreshing pheriod, dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2-3 tahun) dan jumlahnya kira-kira 20% dan uang itu akan hangus. Dalam keadaan seperti inilah ada unsur judinya.
    2. Sekiranya perhitungan kematian itu tepat, dan menentukan jumlah polis itu juga tepat, maka pearusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi. Jadi jelas disini unsur judi (untung-untungan).

    Dalam asuransi takaful berbeda, karena sipenerima polis sebelum mencapai refreshing period sekalipun, bila dia mengambil dananya (karena seasuatu hal), maka hal itu di bolehkan. Perusahaan asuransi ialah sebagai pemegang amanah. Malahan kalu ada kelebihan/ untung, maka pemegang polispun ada menerimanya.
  3. Riba (rente)
    Dalam asuransi konvensioanal juga terjadi riba, karena dananya di investasikan (diputar). Sedangakn masalah riba (rente) dipersoalkan oleh para alim ulama. Ada ulama mengharamkannnya, ada yang membolehkannya dan adapula yang mengatakan syubhat. Jalan yang ditempuh oleh asuransi takaful adalah cara mudhrabah (bagi hasil). Dengan demikian, tidak ada riba (rente) dalam asurasni takaful.

Agar asuransi takaful yang berlandaskan syariah Islamiah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat kita di Indonesia ini, maka asuransi takaful itu perlu dimasyarakatakan dan manajemennya hendaknya dilaksankan dengan baik dan rapi, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Masyarakat sebenarnya ingin bukti nyata mengenai suatu gagasan, ingin mendapat jaminan, ketenangan selama masih hidup dan ingin pula jaminan untuk anak turunan sesudah meninggal dunia.
Apabila asuransi takaful yang berlandaskan syariah Islamiah sudah mewujudkan kehendak anggota masyarakat, maka orang yang senang bergelimang dengan hal-hal yang syubhat dan dihadapkan pada ketentuan hukum yang bertolak belakang, akan berkurang.

Sumber: Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, M Ali Hasan
, ,

Contoh RPP PAI dan Budi Pekerti SMA Kelas XI Kurikulum 2013


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan implementasi dari silabus sebagai program pengajaran. Mulai tahun pelajaran 2013/2014 diterapkan Kurikulum Baru 2013, tentu dengan berbagai perubahan kompetensi dan metode membuat penyusunan RPP juga mengalami perubahan. Silabus Kurikulum 2013 dibuatkan oleh Kemdikbud.

RPP Kurikulum 2013 dirancang untuk mendorong siswa agar mampu mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba (experimenting) dan membentuk jejaring (networking). Kegiatan-kegiatan tersebut harus muncul di RPP dan diterapkan dalam proses pembelejaran. Kreativitas guru akan terlihat dalam membuat RPP. 

RPP Kurikulum 2013 memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar. Berikut adalah link untuk mendownload contoh Prota Promes dan RPP PAI dan Budi Pekerti SMA Kelas XI Kurikulum 2013. Semoga bermanfaat.

Contoh Prota-Promes  PAI dan Budi Pekerti SMA Kelas XI Kurikulum 2013
Contoh RPP PAI dan Budi Pekerti SMA Kelas XI Kurikulum 2013

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41tahun 2004 tentang wakaf yang telah disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting dalam pengembangan wakaf.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-Undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), dan peruntukan harta wakaf (mauquf alaih), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah nadzir, dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda yang tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:
a.       Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum;
b.      Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 2004 ini terdiri:
BAB I KETENTUAN UMUM
Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1
BAB II DASAR-DASAR WAKAF
Terdiri dari 30 pasal, yaitu pasal 2 sampai pasal 31
BAB III PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA WAKAF
Terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 32 sampai pasal 39
BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan pasal 41
BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
Terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42 sampai pasal 46
BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA
Terdiri dari 15 pasal, yaitu pasal 47 sampai pasal 61
BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA
Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 62
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 63 sampai pasal 66
BAB IX KETENTUAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 67 dan pasal 68
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 70
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 71

Download selengkapnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  pdf

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Isi masing-masig Bab itu secara garis besar adalah sebagai berikut
  1. Bab I memuat dasar-dasar perkawinan. Pembahasan mengenai dasar-dasar perkawinan tersebut meliputi pengertian dan tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, dan asas monogami dalam perkawinan.
  2. Bab II syarat-syarat. Pembahasan mengenai syarat-syarat perkawinan tersebut meliputi persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, pengecuualian persetujuan kedua calon mempelai dan izin keuda orang tua, batas umur perkawinan, larangan kawin, jangka waktu tunggu, dan tata cara pelaksanaan perkawinan.
  3. Bab III memuat hal-hal tentang pencegahan perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang pencegahan perkawinan tersebut meliputi pencegahan perkawinan dan penolakan perkawinan.
  4. Bab IV memuat hal-ha tentang batalnya perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang batalnya perkawinan tersebut meliputi:
1)      Ketentuan tentang pembataan suatu perkawinan.
2)      Pihak yang dapat mengajukan pematalan;
3)      Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan
  1. Bab V memuat hal-hal tentang perjanjian perkawinan. Pembahasan mengenai hal-hal tentang perjanjian perkawinan tersebut meliputi:
1)      ketentuan-ketentuan dapat diadakanya perjanjian tertulis pada waktu atau sebeum perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama;
2)      ketentuan mengenai pengeahan mulai berlakunya serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut.

  1. Bab VI memuat hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut meliputi ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  2. Bab VII memuat seluk beluk harta benda dalam perkawinan. Pembahasan mengenai seluk beluk harta benda dalam perkawinan tersebut meliputi ketentuan tentang harta benda bawaan suami istri
  3. Bab VIII memuat seluk belum putusnya perkawinan serta akibatnya. Pembahasan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya tersebut meliputi ketentuan tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya.
  4. Bab IX memuat tentang kedudukan anak. Pembahasan mengenai tentang kedudukan anak tersebut meliputi ketentuan tentang tentang kedudukan anak yang sah dan ketentuan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan..
  5. Bab X memuat tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak tersebut meliputi ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua serta anak.
  6. Bab XI memuat hal-hal tentang perwalian. Pembahasan mengenai hal-hal tentang perwalian tersebut meliputi ketentuan tentang perwalian bagi anak yang belum mencapi usia 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya.
  7. Bab XII memuat berbagai ketentuan-ketentuan lain.
  8. Bab XIII memuat berbagai ketentuan perwalian
  9. Bab XIV adalah penutup

Faroidh (Mawaris)


 1. DEFINISI
   Faroidh adalah jamak dari faridhoh. Faridhoh diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan).
   Fardh secara syar'ie adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris ('ilmu miirats) dan ilmu Faroidh.

   Kondisi di Indonesia masih banyak kaum muslimin yang menyepelekan hukum  waris. Sebelum meninggal, membuat wasiat yang berisi pembagian waris yang mendurhakai hukum Allah, seperti: tanah barat untuk si A, Rumah di jalan anu untuk si B, padahal si A dan si B adalah ahli waris yang seharusnya dibagi menurut hukum waris yang telah ditentukan Allah SWT.
   Padahal secara tegas dalam surat An-Nisaa' ayat 14 yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat waris mengancam orang yang menyepelekan hukum Allah dengan api neraka selama-lamanya:
    "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan- ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."


2. LEGALITAS ILMU FAROIDH
   Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Disamping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatal- kan itu semua dan menurunkan firman-Nya:
    "Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakkmu.
    Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perem-
    puan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang
    saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang      meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai     anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat      sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka     ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah     dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
    (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang     lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.    Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (S. An-Nisa : 11)
(Asbabun-Nuzul ayat di atas tidak kami sertakan).


3. KEUTAMAAN ILMU FAROIDH
Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Telah bersabda Rosululloh saw: "Pelajarilah  Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmupun akan  diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan sseorang yang memberitahukannya kepada keduanya"
(HR Ahmad).
Dari 'Abdulloh bin 'Amr, bahwa Rosululloh saw bersabda: "Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan. (Yang tiga itu ialah)  ayat yang jelas, sunnah yang datang dari nabi, dan faroidhlah yang adil".
(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairoh, bahwa Nabi saw bersabda: "Pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena Faroidh adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faroidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku". (HR Ibnu Majah dan Ad-Daroquthni).

4. PENINGGALAN (TIRKAH)
   Peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang  mati) secara mutlak. Yang demikian itu ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya:
   Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan kepada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk  bangunan dan tanaman. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, peninggalan si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.

5. HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN
   Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.
Hak-hak tersebut menurut tertib berikut :
- Biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah diatur dalam masalah jenazah
- Melunasi hutangnya. Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan hutang kepada
  Allah seperti zakat dan kifarat, atas hutang kepada manusia.   Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah dengan adanya kematian.   Dengan demikian maka hutang kepada Allah itu tidak wajib dibayar oleh ahli   waris kecuali apabila mereka secara sukarela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya. Dengan diwasiatkannya hutang, maka hutang itu   menjadi seperti wasiat kepada orang lain yang dikeluarkan oleh ahli waris   atau pemelihara dari sepertiga yang tersisa setelah perawatan mayat dan  hutang kepada manusia. Ini bila dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak  mempunyai ahli waris, maka wasiat hutang itu dikeluarkan dari seluruh harta.
  Orang-orang Hambali mempersamakan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat  'aini (hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan) itu didahulukan atas  hutang muthlak.
- Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.
- Pembagian sisa harta di antara para ahli waris.


6. RUKUN WARIS

   Ada tiga hal :
a. Pewaris (al-waarits) ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan  dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.
b. Orang yang mewariskan (al-muwarrits): ialah mayit itu sendiri, baik nyata    maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan    dinyatakan mati.
c. Harta yang diwariskan (al-mauruuts): disebut pula peninggalan dan warisan.
   Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.


7. SEBAB-SEBAB MEMPEROLEH WARISAN

   Ada tiga sebab :
a. Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), firman Allah SWT:
   "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah (S.8 : 75)
b. Nasab Hukumi (wala = kerabat karena memerdekakan), sabada Rosululloh saw:
   "Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab" (HR Ibnu Hibban
   dan Al-Hakim dan dia menshahihkan pula).
c. Perkawinan yang Shahih, firman Allah SWT:
   Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.
   (An-Nisaa' ayat 12)


8. SYARAT-SYARAT PEWARISAN
   Ada tiga syarat :
a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hahiki, atau mati menurut dugaan seperti seseoran memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati; maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.
b. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu
   secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan secara hukum dianggap hidup,  karena mungkin ruhnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling mewaris. Dan harta masing- masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.
c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.


9. PENGHALANG-PENGHALANG PEWARISAN
   Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan MAHRUM. Penghalang itu ada empat:

a. Perbudakan: Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.

b. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan.
   Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zhalim, maka dia   tidak lagi mewarisi, karena hadits Nabi saw bersabda :
   "Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun".
   Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di   dalamnya. Berkata Asy-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan,   sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan   sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki
   berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah
   pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami    perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal   lima belas, yang bunyinya :
   "Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang    mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar  atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

c. Berlainan Agama
   Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang
   kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan   oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda:   "Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak    mewarisi dari seorang muslim".Diriwayatkan oleh Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul    Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu    mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebalinya. Yang demikian itu seperti   halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan
   dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perem-
   puan.Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian   yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

d. Berbeda Negara (Tidak menghalangi)
   Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara kalangan kaum muslimin, karenaseorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan  berbeda wilayahnya.


10. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

    Orang-orang yang berhak menerima warisan, menurut mazhab Hanafi, tersusun sebagai berikut :
1 Ashhaabul Furuudh
2 'Ashabah Nasabiyah
3 'Ashabah Sababiyah
4 Rodd kepada Ashhaabul Furuudh
5 Dzawul Arhaam
6 Maulal Muwaalah
7 Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain
8 Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
9 Baitul Maal

    Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kitab Undang- undang warisan yang berlaku di Mesir adalah sebagai berikut:
1 Ashhaabul Furuudh
2 'Ashabah Nasabiyah
3 Rodd kepada Ashhaabul Furuudh
4 Dzawul Arhaam
5 Rodd kepada salah seorang suami-isteri
6 'Ashabah Sababiyah
7 Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain
8 Orang yang menerima wasiat semua harta peninggalan
9 Baitul Maal


11. ASHHAABUL FURUUDH

    Ashhaabul Furuudh adalah mereka yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang ditentukan bagi mereka, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.
    Ashhaabul Furuudh ada dua belas orang: empat laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seinu, dan suami. Dan  delapan perempuan, yaitu isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung,saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas. Berikut ini akan dijelaskan bagian dari masing-masing secara terperinci:

11.1. AYAH

    Berfirman Allah SWT:
"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga".
   
    Ayah itu mempunyai tiga ketentuan: mewarisi dengan jalan fardh, mewarisi
dengan jalan 'ashabah, dan mewarisi dengan jalan fardh dan 'ashabah secara ber barengan.
- Dengan jalan Fardh:
    Ayah mewarisi dengan jalan fardh apabila dia bersama dengan keturunan (far'un) lelaki satu atau dengan yang lainnya (perempuan). Dalam keadaan demikian, maka bagian ayah adalah seperenam.

- Dengan jalan 'ashabah:
    Ayah mewarisi dengan jalan 'ashobah, jika mayit tidak mempunyai keturunan
(far'un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila ia sendirian, atau sisa dari Ashhaabul Furuudh bila dia bersama dengan salah seorang di antara mereka.

- Dengan jalan fardh dan 'ashobah
    Yang demikian terjadi bila dia bersama dengan keturunan perempuan yang mewarisi. Dalam keadaan yang demikian, ayah mengambil seperenam sebagai fardh, kemudian mengambil sisa dari Ashhaabul Furuudh sebagai 'ashobah.

11.2. KAKEK YANG SHAHIH

    Kakek ada yang shahih dan ada yang fasid. Kakek yang shahih ialah kakek yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah.
    Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ibu. Kakek yang shahih mendapatkan waris menurut ijma'.

"Dari 'Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Rosululloh saw, lalu katanya: Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku telah mati, berapakah aku mendapatkan warisannya? Beliau menjawab: "Engkau mendapatkan seperenam." Ketika orang itu hendak pergi, Beliau memanggilnya dan berkata:
"Engkau mendapatkan seperenam." Dan ketika orang itu hendak pergi, maka Beliau memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapat seperenam lainnya." Ketika orang itu hendak pergi, Beliau memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah tambahan." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkan
pula).

    Hak waris kakek yang shahih itu gugur dengan adanya ayah; dan bila ayah tidak ada, maka kakek shahih yang menggantikannya, kecuali dalam empat masalah:
1 Ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur
  dengan adanya ayah dan mewarisi bersama kakek.
2 Apabila si mayit meninggalkan ibu-bapak dan seorang dari suami-isteri, maka
  ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari
  suami-isteri. Adapun bila kakek menggantikan ayah, maka ibu mendapatkan
  sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah 'Umariyah, karena
  masalah ini diputuskan oleh 'Umar. Masalah ini juga dinamakan gharraaiyyah
  karena terkenalnya bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu 'Abbas menentang hal
  itu, dan katanya: "Sesungguhnya ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan
  harta ; karena firman Allah : 'dan bagi ibunya itu sepertiga'".
3 Bila ayah didapatkan, maka terhalanglah saudara-saudara laki-laki perempuan
  sekandung, dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuan
  sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah mazhab
  Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi sebagaimana ayah menghalangi mereka, tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang Warisan Mesir telah mengambil pendapat yang pertama, dimana dalam pasal 22 terdapat ketentuan berikut:
  "Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara
  perempuan seibu-sebapak, atau saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara
  perempuan seayah, maka bagi kakek ini ada dua ketentuan:
  Pertama: Dia berbagi sama rata dengan merekan, seperti seorang saudara laki-
           laki jika mereka itu laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan,
           atau perempuan-perempuan yang digolongkan (di'ashobahkan) dengan
           keturunan perempuan.
  Kedua  : Dia mengambil sisa setelah Ashhaabul Furuudh dengan cara ta'shib,
           bila dia bersama dengan saudara-saudara perempuan yang di'ashobahkan oleh saudara-saudara lelaki, atau di'ashobahkan oleh keturunan
           perempuan menurut furudh atau pewarisan dengan jalan ta'shib menurut
           ketentuan yang telah dikemukakan itu manjauhkan kakek dari pewarisan
           atau mengurangi bagiannya dari seperenam, maka dia dianggap pemilik
               dari bagian seperenam. Dan tidak dianggap dalam pembagian masalah
           kakek ini, orang yang terhalang dari saudara-saudara lelaki atau
           saudara-saudara perempuan sebapak (yang diprioritaskan dalam masalah    ini adalah hanya kakek saja, red).

11.4. SAUDARA LAKI-LAKI/PEREMPUAN SEIBU (KALALAH)

    Berfirman Allah SWT:
"Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak memeninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara iru seperenam harta. Akan tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" (Surat An-Nisaa ayat 12).
    Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak,
baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini ialah saudara-saudara seibu. Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi mereka ada tiga ketentuan:
1 Bahwa seperenam itu untuk satu orang, baik laki-laki maupun perempuan.
2 Bahwa sepertiga itu untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
3 Mereka tidak mewarisi sesuatu bersama-sama dengan keturunan yang  mewarisi,  seperti anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki, dan tidak pula mewarisi  bersama dengan ashal (pokok yang menurunkan) yang laki-laki lagi mewarisi,  seperti ayah dan kakek. Maka mereka ini tidak terhalang dengan adanya ibu atau  nenek.

11.5. SUAMI

    Allah SWT berfirman :
"Dan magimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka"
(An-Nisaa : 12)

    Ayat ini menyebutkan bahwa bagi suami ada dua ketentuan:
Ketentuan pertama:
    Dia mendapatkan warisan separuh, jika tidak ada keturunan yang mewarisi,
yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan anak perempuan
dari anak laki-laki sekalipun anak perempuan itu diturunkan oleh anak laki-laki,
baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.
Ketentuan Kedua  :
    Dia mendapatkan warisan seperempat jika ada keturunan yang mewarisi. Adapun
keturunan yang tidak mewarisi, seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka
dia tidak mengurangi bagian suami atau isteri.

11.6. ISTERI

    Allah SWT berfirman :
"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan" (An-Nisaa' : 12).

    Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi isteri itu ada dua ketentuan :
Ketentuan Pertama:
    Hak memperoleh bagian seperempat bagi isteri terjadi bila tidak ada
keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang
lain.
Ketentuan Kedua  :
    Hak memperoleh bagian seperdelapan terjadi bila ada keturunan yang mewarisi.
Apabila isteri itu berbilang, maka bagi mereka berbagi rata dari seperempat atau
seperdelapan bagian.

ISTERI YANG DICERAI
    Isteri yang ditalak (diceraikan) dengan talak raj'ie itu mewarisi dari
suaminya apabila suami mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hambali
berpendapat bahwa isteri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang
mentalaknya di waktu sakit yang menyebabkan kematian, kalau suami mati karena
sakit, sedang isteri belum menikah lagi, maka isteri itu mendapat warisan.
Demikian pula bila isteri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang
mentalaknya, selama dia belum menikah lagi, dan berada dalam masa 'iddah karena
kematian suami.
    Undang-undang yang baru menganggap bahwa isteri yang ditalak bain dalam
keadaan suami sakit yang menyebabkan kematian, maka dia dihukum sebagai isteri,
jika dia tidak rela ditalak dan suami yang mentalak mati karena penyakit, sedang
dia masih berada dalam masa 'iddahnya.

11.7. ANAK PEREMPUAN YANG SHULBIYAH
   
    Allah SWT berfirman :
"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu.
Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia
memperoleh seperdua harta" (An-Nisaa' 12).

    Ayat di atas menunjukkan bahwa anak perempuan yang shulbiyah mempunyai tiga
ketentuan:

Ketentuan Pertama:
    Dia mendapatkan bagian seperdua, apabila anak perempuan itu hanya seorang
diri.

Ketentuan Kedua  :
    Bagian duapertiga untuk dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada
seorang anak laki-laki atau lebih. Berkata Ibnu Qudamah: Ahli ilmu telah sepakat
bahwa fardh (bagian) dari dua orang anak perempuan adalah duapertiga, kecuali
satu riwayat syadz dari Ibnu 'Abbas. Berkata Ibnu Rusyd: Telah dikatakan bahwa
pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas itu seperti pendapat jumhur.

Ketentuan Ketiga :
    Mewaris secata ta'shib. Bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau
lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta'shib; di dalam
ta'shib bagian seorang laki-laki dua kali bagian seorang perempuan. Denikian
pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duannya banyak.

11.8. HAL-IHWAL SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

    Allah SWT berfirman:
"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan dia
tidak mempunyai anak dan mepunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai
anak; akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang; maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian
seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan" (An-Nisa 176).

Rosululloh saw bersabda :
"Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu 'ashobah"

    Bagi saudara perempuan sekandung ada lima ketentuan :
1 Separuh bagi seorang saudara perempuan sekandung bila dia tidak disertai anak
  laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-
  laki sekandung.
2 Dua pertiga bagi dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih bila tidak
  ada laki-laki.
3 Apabila saudara-saudara perempuan itu hanya disertai oleh saudara laki-laki
  sekandung dan orang-orang yang telah dikemukakan di atas tidak ada, maka
  saudara-saudara perempuan sekandung itu di'ashobahkan; sehingga bagian dari
  seorang laki-laki adalah dua kali bagian seorang perempuan.
4 Saudara-saudara perempuan sekandung menjadi 'ashobah bersama dengan anak-anak
  perempuan atau anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki, sehingga mereka
  mengambil sisa harta sesudah bagian anak-anak perempuan atau anak-anak
  perempuan dari anak-anak laki-laki.
5 Saudara-saudara perempuan sekandung itu gugur dengan adanya keturunan laki-
  laki yang mewarisi, seperti anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-
  laki, serta pokok (yang menurunkan) laki-laki yang mewarisi, seperti ayah -
  menurut kesepakatan - da kakek - menurut Abu Hanifah -. Pendapat Abu Hanifah
  ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad; dan perbedaan itu telah
  dikemukakan pada pembicarann yang lalu.

11.9. SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH

    Bagi Rosululloh-Rosululloh perempuan seayah ada enam ketentuan :
1 Separuh, bila dia sendirian, tidak ada saudara perempuan seayah lainnya, tidak
  ada saudara perempuan yang sekandung.
2 Dua pertiga, untuk dua orang saudara perempuan seayah ataii lebih.
3 Seperenam, bila dia hanya bersama dengan saudara perempuan yang sekandung,
  sebagai penyempurnaan dua pertiga.
4 Mewarisi secara ta'shib bersama orang lain, bila bersamanya (seorang atau
  lebih) terdapat seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-
  laki. Nereka mendapatkan sisa sesudah bagian anak perempuan atau anak
  perempuan dari anak laki-laki.
5 Mereka gugur dengan adanya orang-orang berikut :
  a. Pokok atau cabang laki-laki yang mewarisi.
  b. Saudara laki-laki sekandung.
  c. Saudara perempuan sekandung, bila menjadi 'ashobah oleh sebab anak
     perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, sebab saudara perempuan
     sekandung dalam hal itu menduduki tempat saudara laki-laki sekandung. Oleh
     sebab itu maka dia didahulukan atas saudara laki-laki seayah dan saudara
     perempuan seayah, ketika dia menjadi 'ashobah oleh sebab orang lain.
  d. Dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali bila bersama mereka terdapat
     saudara lelaki seayah, maka mereka di'ashobahkan, sehingga sisanya dibagi:
     untuk laki-laki adalah duan bagian seorang perempuan.

    Apabila mayit meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, saudara-
saudara perempuan seauayh dan seorang saudara laki-laki seayah, maka dua orang
saudara perempuan sekandung itu mendapat duapertiga, dan sisanya dibagi antara
saudara-saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dengan pembagian:
bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

11.10. ANAK-ANAK PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI

    Bagi anak-anak perempuan dari anak laki-laki ada lima ketentuan:
1 Separuh, bila anak perempuan dari anak laki-laki itu sendiri saja dan tidak
  ada anak laki-laki shulbi.
2 Duaperiga bagi dua orang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki, bila
  tidak ada anak laki-laki shulbi.
3 Seperenam bagi seorang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki bila ber-
  samanya terdapat anak perempuan shulbiyah sebagai penyempurnaan duapertiga;
  kecuali bila bersama mereka terdapat seorang anak laki-laki yang sederajat
  dengan mereka (cucu laki-laki), maka mereka di'ashobahkan; dan sisanya sesudah
  bagian anak perempuan shulbiyah, dibagikan: untuk lelaki dua bagian perempuan.
4 Mereka tidak mewarisi bila ada anak laki-laki.
5 Mereka tidak mewarisi bila ada dua orang anak perempuan sulbiyah atau lebih,
  kecuali bila bersama didapatkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki
  yang sederajat dengan mereka (cucu laki-laki) atau lebih rendah dari mereka,
  maka mereka di'ashobahkan.

11.11. IBU

    Allah SWT berfirman :
"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak, jika yang meninggalkan itu
tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya
mendapapatkan sepertiga. (An-Nisaa' ayat 10).

    Bagi ibu itu ada tiga ketentuan :
1 Mendapatkan seperenam, bila dia bersama dengan anak laki-laki atau seorang
  anak laki-laki dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau
  saudara perempuan secara muthlak, baik mereka itu dari fihak ayah dan ibu,
  fihak ayah saja ataupun fihak ibu saja.
2 Mendapat sepertiga dari semua harta peninggalan, bila tidak didapatkan
  seorangpun dari yang telah dikemukakan (dalam no. 1).
3 Mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah
  disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami-isteri. Yang demikian itu
  terdapat dalam dua masalah yang dinamakan gharraiyyah, yaitu :
  Pertama: Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua.
  Kedua  : Bila si mayit meninggalkan isteri dan dua orang tua.

11.12. NENEK

    Allah SWT berfirman:
"Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata: Seorang nenek telah datang menghadap
Abu Bakr, lalu dia menanyakan tentang warisannya. Abu Bakr menjawab: "Engkau
tidak mempunyai hak sedikitpun menurut Kitab Allah dan aku tidak tahu sedikitpun
berapa hakmu di dalam sunnah Rosululloh saw. Maka pulanglah engkau sampai aku
menanyakan kepada seseorang". Kemudian Abu Bakr menanyakan kepada para shahabat.
 Al-Mughiroh bin Syu'bah menjawab: "Aku pernah menyaksikan Rosululloh saw mem-
berikan kepada nenek seperenam fardh". Abu Bakr bertanya: "Apakah ada orang lain
bersamamu?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah al-Anshori, mengatakan seperti
apa yang dikatakan Al-Mughiroh bin Syu'bah. Maka Abu Bakrpun memberikan
seperenam fardh kepada si nenek. Berkata Qubaishah: Kemudian datanglah seorang
nenek yang lain kepada 'Umar, menanyakan warisannya. 'Umar menjawab: "Engkau
tidak mempunyai hak sedikitpun menurut kitab Allah, akan tetapi seperenam
itulah. Oleh sebab itu, jika kamu berdua, maka seperenam itupun untuk kamu
berdua. Siapa saja diantara kamu berdua yang sendirian, maka seperenam itu
untuknya". (HR lima orang ahli hadits kecuali An-Nasai, dishahihkan At-Tirmidzi)

    Bagi nenek yang shahihah (=nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak
diselingi oleh kakek yang fasid. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya
dengan si mayit diselingi oleh perempuan , seperti ayah dari ibu) ada tiga
ketentuan :
1 Seperenam bila dia sendirian, dan bila lebih dari satu, maka berserikat di
  dalam seperenam itu, dengan syarat sama derajatnya seperti ibu dari ibu dan
  ibu dari ayah.
2 Nenek yang dekat dari jihat manapun menghalangi nenek yang jauh, seperti ibu
  dari ibu (nenek) menghalangi ibu dari ibu dari ibu (buyut) dan menghalangi
  juga ibu dari ayah dari ayah.
3 Nenek dari jihat manapun gugur dengan adanya ibu; dan nenek dari jihat ayah
  gugur dengan adanya ayah, akan tetapi adanya ayah tidak menggugurkan nenek
  dari fihak ibu. Kakek menghalangi ibunya (buyut) sebab ibu kakek gugur haknya
  karena adanya kakek.


12. 'ASHOBAH

12.1. DEFINISI

    'Ashobah adalah jamak dari 'aashib, seperti halnya tholabah adalah jamak
dari thoolib. 'Ashabah ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari
fihak ayah. Mereka dinamakan 'ashobah karena kuatnya ikatan antara sebagian
mereka dengan sebagian yang lain.
    Kata 'ashobah ini diambil dari ucapan mereka: "Ashobal qoumu bi fulaan",
bila mereka bersekutu dengan si fulan. Maka anak laki-laki adalah satu fihak
dari 'ashobah, dan ayah adalah fihak lain; saudara laki-laki adalah satu segi
dari 'ashobah sedangkan paman (dari fihak ayah) adalah sisi yang lain.
    Yang dimaksud dengan 'ashobah disini ialah mereka yang mendapatkan sisa
sesudah Ashhaabul Furuudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi mereka.
Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka (ashhaabul furuudh), maka mereka
('ashobah) tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bila 'ashib itu seorang anak laki-
laki maka dia tidak akan mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya.
    Dinamakan 'ashobah juga mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak
didapatkan seorangpun di antara ashhaabul furuudh, karena hadits yang diriwayat-
kan oleh Al-Bukhori dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang
berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada 'ashobah laki-
laki yang terdekat kepada si mayit".

Dari Abu Hurairoh ra, bahwa Nabi saw bersabda: "Tidak ada bagi seorang mukmin
kecuali aku lebih berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah bila
kamu suka: "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka
sendiri." Oleh sebab itu, siapa saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan
harta, maka harta itu diwariskan kepada 'ashobahnya, siapapun mereka itu adanya.
Dan barang siapa ditinggali hutang atau beban keluarga oleh si mayit, maka
hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulanya."

12.2. PEMBAGIAN 'ASHOBAH

'Ashobah itu dibagi menjadi dua bagian :
1 'Ashobah Nasabiyah,
2 'Ashobah Sababiyah.

12.3. 'ASHOBAH NASABIYAH

'Ashobah Nasabiyah ada tiga golongan :
1 'Ashobah binafsih
2 'Ashobah bighoirih
3 'Ashobah ma'aghoirih.

12.4. 'ASHOBAH BINAFSIH

    'Ashobah binafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit
tidak diselingi oleh perempuan. 'Ashobah binafsih ada empat golongan:
1 Bunuwwah (keanakan), dianamakan juz-ul mayyit.
2 Ubuwwah (keayahan), dinamakan ashlul mayyit.
3 Ukhuwwah (kesaudaraan), dinamakan juz-u abiih.
4 Umumah (kepamanan), dinamakan juz-ul jadd.

12.5. 'ASHOBAH BIGHOIRIH

    'Ashobah bighoirih adalah perempuan yang bagiannya separuh dalam keadaan
sendirian, dan duapertiga bila bersama dengan saudara perempuannya atau lebih.
Apabila bersama perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara
laki-laki, maka di saat itu mereka semuanya menjadi 'Ashobah dengan adanya
saudara laki-laki tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi 'Ashobah bighoirih
ada empat :
1 Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan,
2 Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki,
3 Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung,
4 Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.
    Setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi 'Ashobah bersama orang
lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan diantara mereka adalah laki-laki
mendapat dua bagian perempuan.
    Perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan bagian (fardh) bila tidak ada
saudara laki-lakinya yang 'ashib (menjadi 'ashobah) itu tidak menjadi 'ashobah
bighoirih di saat adanya saudara laki-laki. Sebab seandainya seseorang itu mati
sedang dia meninggalkan seorang paman atau bibi (dari fihak ayah), maka semua
hartanya itu untuk paman, sedang bibi tidak mendapatkan dan tidak menjadi
'ashobah bersama saudara laki-lakinya; sebab bibi itu tidak mendapatkan bagian
bila tidak bersama saudara laki-lakinya. Demikian pula anak laki-laki dari
saudara laki-laki bersama anak perempuan dari saudara lelaki.

12.6. 'ASHOBAH MA'AGHOIRIH

    'Ashobah ma'aghoirih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain
untuk menjadi 'Ashobah. 'Ashobah ma'aghoirih ini terbatas hanya pada dua
golongan dari perempuan, yaitu :
1 Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama
  dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
2 Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan
  anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan
  sisa peninggalan sesudah furudh.

12.7. CARA PEWARISAN 'ASHOBAH BINAFSIH

    Pada fasal terdahulu telah dikemukakan cara pewarisan untuk 'ashobah bi-
ghoirih dan 'ashobah ma'aghoirih. Adapun cara pewarisan 'ashobah binafsih, maka
akan kami jelaskan sebagai berikut :
    'Ashobah binafsih ada empat golongan, dan mewarisi menurut tertib berikut:
1 Bunuwwah
  meliputi anak-anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan
  seterusnya ke bawah.
2 Bila jihat bunuwwah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisanya itu ber-
  pindah ke jihat ubuwwah yang meliputi ayah dan kakek shahih seterusnya keatas.
3 Bila tidak ada seorangpun dari jihat ubuwwah, maka peninggalan atau sisanya
  berpindah ke ukhuwwah. Ukhuwwah ini meliputu saudara-saudara laki-laki
  sekandung, saudara-saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara
  laki-laki sekandung, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan
  seterusnya ke bawah.
  Note: Sekandung = seibu-seayah.
4 Bila tidak ada seorang pun dari jihat ukhuwwah, maka peninggalan atau sisanya
  berpindah ke jihat 'umumah tanpa ada perbedaan antara 'umumah si mayit itu
  sendiri dengan 'umumah ayahnya atau 'umumah kakeknya; hanya saja 'umumah si
  mayit didahulukan atas 'umumah ayahnya, dan 'umumah ayahnya didahulukan atas
  'umumah kakeknya, dan begitu seterusnya.

    Bila didapatkan sejumlah orang dari satu tingkatan, maka yang paling berhak
untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat kepada si mayit.
    Bila terdapat sejumlah orang yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit
dari segi jihat dan derajat, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah
mereka yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit.
    Apabila mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama nasab mereka kepada
dirinya dari segi jihat, derajat dan kekuatan, hubungan, maka mereka sama-sama
berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan kepala mereka.
    Inilah makna dari ucapan fuqoha: "Sesungguhnya pendahuluan di dalam 'ashobah
binafsih adalah dengan jihat. Bila jihatnya sama, maka dengan derajat. Bila
derajatnya sama, maka dengan kekuatan hubungan. Bila mereka sama dalam jihat,
derajat dan kekuatan hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan
warisan dan peninggalan itu dibagi rata diantara mereka menurut jumlah mereka.

12.8. 'ASHOBAH SABABIYAH

    'Ashib Sababi adalah maula (tuan) yang memerdekakan. Bila orang yang
memerdekakan tidak ada, maka warisan itu bagi 'ashobahnya yang laki-laki.


13. HAJBU DAN HIRMAN

13.1. DEFINISI
    Hajbu menurut bahasa berarti man'u: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah
terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena
adanya orang lain.
    Hirman ialah terhalangnya seseorang tertentu dari warisannya karena terjadi
penghalang pewarisan, seperti membunuh dan lain-lainnya.

13.2. PEMBAGIAN HAJBU
   
Hajbu ada dua macam :
1 Hajbu Nuqshoon,
2 Hajbu Hirman

    Hajbu Nuqshon ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena
adanya orang lain. Hajbu Nuqshon ini terjadi pada lima orang :
1 Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki.
2 Isteri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak lelaki
3 Ibu terhalang dari sepertig menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang
  mewarisi.
4 Anak perempuan dari anak laki-laki.
5 Saudara perempuan seayah.

    Adapun Hajbu Hirman adalah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena
adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu
adanya anak laki-laki. Hajbu Hirman ini tidak termasuk ke dalam warisan dari
enam orang pewaris, sekalipun mereka bisa terhalang oleh Hajbu nuqshon.
Mereka itu adalah :
1 & 2 Kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu,
3 & 4 Kedua orang tua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan ,
5 & 6 Dua orang suami-isteri.

    Hajbu Hirman itu masuk ke dalam ahli waris selain dari keenam ahli waris
tersebut di atas.
    Hajbu Hirman ditegakkan atas dia asa:
1 Bahwa setiap orang mempunyai hubungan dengan si mayit karena adanya orang lain
  itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut itu ada. Misalnya anak laki-laki
  dari anak laki-laki itu tidak mewarisi bersama dengan adanya anak laki-laki,
  kecuali anak-anak laki-laki dari ibu, maka mereka itu mewarisi bersama mereka
  ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayit karena dia.
2 Orang yang lebih dekat itu didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak
  laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka
  sama dalam derajat, maka ditarjih (diseleksi) dengan kekuatan hubungan keke-
  rabatannya, sperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki
  seayah.

13.3. PERBEDAAN ANTARA MAHRUM DAN MAHJUUB

    Perbedaan antara mahrum dan mahjub itu kelihatan jelas dalam dua hal berikut
1 Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh
  (orang yang mewariskan). Sedang mahjub itu berhak mendapatkan warisan, akan
  tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk
  mendapatkan warisan.
2 Orang yang mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia
  tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada saja.
  Misalnya bila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir
  dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi
  saudara laki-laki, sedang anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.
  Adapun orang yang mahjub (terhalang), maka terkadang dia mempengaruhi orang
  lain, dia menghijabnya baik dengan Hajbu hirman ataupun hajbu Nuqshon.
  Misalnya, dua tahu lebih saudara-saudara laki-laki bersama dengan adanya ayah
  dan ibu. Keduanya (saudara laki-laki) tidak mewarisi karena adanya ayah; dan
  keduanya (ayah dan saudara laki-laki) menghijab ibu dari menerima sepertiga
  menjadi seperenam.


14. 'AUL

14.1. DEFINISI

    'Aul menurut bahasa berarti irtifa': mengangkat. Dikatakan 'aalal miizaan
bila timbangan itu naik, terangkat. Kata 'aul ini terkadang berarti cenderung
kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT:
"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (ta'uuluu)"
(S. An-Nisaa' ayat 3).

    Menurut para fuqoha, 'aul ialah bertambahnya saham dzawul furudh dan
berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.
    Diriwayatkan bahwa faridhah (pembagian) harta pertama yang mengalami 'aul
di dalam Islam itu diajukan kepada 'Umar ra. Maka dia memutuskan dengan 'aul
pada suami dan dua orang saudara perempuan. Dia berkata kepada para sahabat yang
ada di sisinya:
"Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka
tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan. Maka
'Abbas bin 'Abdul Mutholib pun memberikan ertimbangan kepadanya dengan 'aul.
Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah 'Ali. Sementara yang
mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan ialah Zaid bin Tsabit.

14.2. CONTOH-CONTOH MASALAH 'AUL

1 Telah mati seorang perempuan dengan meninggalkan seorang suami, dua orang
saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu. Masalah
demikian dianamakan masalah Syuraihiyyah, sebab si suami itu mencaci-maki
Syuraih, hakim yang terkenal itu, dimana si suami diberi bagian tiga persepuluh
oleh Syuraih. Lalu dia mengelilingi kabilah-kabilah sambil mengatakan: "Syuraih
tidak memberikan kepadaku separuh dan tidak pula sepertiga." Ketika Syuraih
mengetahui hal itu, dia memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman
ta'zir kepadanya. Kata Syuraih: "Engkau buruk bicara, dan menyembunyikan 'aul."

2 Seorang suami talah mati, sedang dia meninggalkan seorang isteri, dua orang
anak perempuan, seorang ayah, dan seorang Ibu. Masalah ini dinamakan masalah
mimbariyyah, sebab Sayyidina 'Ali ra tengah berada di atas mimbar di Kufah, dan
dia mengatakan di dalam khutbahnya: "Segala puji bagi Allah yang telah memutus-
kan dengan kebenaran secara pasti, dan membalas setiap orang dengan apa yang dia
usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali," lalu beliau ditanya
tentang masalah itu, maka beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya: "Dan
isteri itu, seperdelapan menjadi sepersembilan," kemudian beliau melanjutkan
khutbahnya.

    Masalah-masalah yang dimasuki oleh Allah itu ialah masalah-masalah yang
pokok (ashal)-nya : 6 - 12 - 24.
Enam terkadang ddibesarkan menjadi tujuh, atau delapan, atau sembilan, atau
sepuluh. Dan duabelas dibesarkan menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh
belas. Dan dua puluh empat tidak dibesarkan kecuali menjadi dua puluh tujuh.
    Masalah-masalah yang tidak dimasuki Allah sama sekali ialah masalah-masalah
yang pokok (ashal)-nya: 2, 3, 4, 8.
    Undang-undang Warisan Mesir menetapkan Allah pada fasal lima belas, dan
nashnya sebagai berikut: "Apabila bagian-bagian ashhaabul furuudh melebihi harta
peninggalan, maka harta peninggalan itu dibagi di antara mereka menurut
perbandingan bagian-bagian mereka di dalam pewarisan."

14.3. CARA PEMECAHAN MASALAH-MASALAH 'AUL

    Cara pemecahan masalah-masalah Allah ialah harus mengetahui pokok masalah,
yakni yang menimbulkan masalah itu, dan mengetahui saham-saham setiap ashhaabul
furuudh serta mengabaikan pokonya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan,
dan kumpulan itu dijadikan sebagai pokok. Lalu peninggalan dibagi atas dasar
itu. Dan dengan demikian, maka akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai
dengan sahamnya. Di dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan.
Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung, maka pokok
masalahnya adalah enam, untuk suami separuh, yaitu tiga, dan untuk dua orang
saudara perempuan sekandung duapertiga, yaitu empat. Maka jumlahnya menjadi
tujuh. Dan tujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan.


15. RODD

15.1. DEFINISI

    Kata radd berarti i'aadah: mengembalikan. Dikatakan rodda 'alaihi haqqoh
artinya a'aadahu ilaih: dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata radd juga
berarti sharf: memulangkan kembali. Dikatakan rodda 'anhu kaida 'aduwwih: dia
memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.
    Yang dimaksud radd menurut para fuqoha ialah pengembalian apa yang tersisa
dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya
bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.

15.2. RUKUNNYA

    Radd tidak akan terjadi kecuali bila ada tiga rukun:
1 Adanya ashhaabul furuudh,
2 Adanya sisa peninggalan,
3 Tidak adanya ahli waris 'ashobah.

15.3. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG RADD

    Tidak ada nash yang menjadi rujukan masalah radd; oleh sebab itu para ulama
berselisih pendapat tentang radd ini.
    Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya radd terhadap
seorang pun di antara ashhaabul furuudh; dan sisa harta sesudah ashhaabul
furuudh mengambil furudh (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada baitulmal
bila tidak ada ahli waris 'ashobah.
    Ada pula yang berpendapat tentang adanya radd bagi ashhaabul furuudh, bahkan
sampai pada suami-isteri menurut kadar bagian masing-masing.
    Sedang pendapat lain adalah radd itu diberikan kepada semua ashhaabul
furuudh, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek.
Maka radd diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:
1 Anak perempuan
2 Anak perempuan dari anak laki-laki
3 Saudara perempuan sekandung
4 Saudara perempuan seayah
5 Ibu
6 Nenek
7 Saudara laki-laki seibu
8 Saudara perempuan seibu.

    Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat 'Umar, 'Ali,
jumhur sahabat dan tabi'in. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat
yang dipegang bagi aliran Syafi'i, serta sebagian pengikut Malik, ketika baitul-
mal rusak.
    Mereka berkata: Radd itu tidak diberikan kepada suami-isteri karena radd
dimiliki dengan jalan rahim, sedang suami-isteri tidak mempunyai hubungan rahim
kecuali hanya sebab perkawinan. Radd juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek
karena radd itu ada bila tidak ada ahli waris 'ashobah, sedang ayah dan kakek
termasuk ahli waris 'ashobah yang mengambil sisa dengan jalan ta'shib dan bukan
dengan cara radd.
    Undang-undang Waris Mesir mengambil pendapat ini, kecuali dalam satu
masalah, maka ia mengambil pendapat 'Utsman. Undang-undang itu menetapkan adanya
radd bagi salah seorang suami-isteri, maka suami/isteri yang hidup mengambil
bagian dengan cara fardh dan radd. Radd terhadap seorang dari suami-isteri di
dalam undang-undang itu sesudah dzawul arham. Dalam fasal 30 terdapat ketentuan
sebagai berikut: "Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan
dan tidak terdapat 'ashobah nasab, maka sisanya dikembalikan kepada selain
suami-isteri dari golongan ashhaabul furuudh, menurut perbandingan furudh
mereka. Dan sisa dari harta peninggalan sikembalikan kepada salah seorang suami-
isteri, bila tidak didapatkan 'ashobah nasab atau salah seorang ashhaabul
furuudh nasabiyah atau seorang dzawul arhaam."

15.4. CARA MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH RADD

    Caranya ialah bila bersama ashhaabul furuudh didapatkan orang yang tidak
mendapatkan radd berupa salah seorang suami-isteri, maka salah seorang suami-
isteri mengambil fardhnya dari pokok harta peninggalan. Dan sisa sesudah fardh
ini adalah untuk ashhaabul furuudh sesuai dengan jumlah mereka bila mereka
terdiri dari satu golongan, baik yang ada itu hanya salah seorang diantara
mereka seperti anak perempuan. Apabila ashhaabul furuudh itu lebih banyak dari
satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya
dibagikan kepada mereka sesuai dengan fardh mereka dan dikembalikan kepada
mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka pula.
    Adapun bila bersama ashhaabul furuudh tidak didapatkan salah seorang suami-
isteri, maka sisa harta peninggalan sesudah fardh mereka dikembalikan kepada
mereka sesuai dengan jumlah mereka, bila mereka itu terdiri dari satu golongan,
baik yang ada di antara golongan itu hanya seorang ataupun banyak.
Apabila ashhaabul furuudh itu lebih dari satu golongan, maka sisanya dikembali-
kan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka. Dengan demikian maka
bagian dari setiap ashhaabul furuudh itu bertambah sesuai dengan melimpahnya
harta; sehingga dia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa fardh dan radd.


16. KANDUNGAN (HAMLU)

    Kandungan (hamlu) adalah anak yang dikandung di perut ibu. Kami akan mem-
bicarakan kandungan di sini dari segi pewarisan dan lamanya kandungan.

16.1. HUKUMNYA DALAM PEWARISAN

    Kandungan itu adakalanya lahir dari perut ibu dan adakalanya tetap di dalam
perutnya. Masing-masing dari dua keadaan ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri,
dan akan kami sebutkan berikut ini :

16.2. KANDUNGAN YANG LAHIR DARI PERUT IBU

    Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka adakalanya ia lahir dalam
keadaan hidup dan adakalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan
mati, maka kemungkinan lahirnya bukan karena tindak pidana dan permusuhan ter-
hadap sang ibu, dan kemungkinan disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu.
Apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dan diwarisi oleh
orang lain; karena adanya riwayat dari Abu Hurairoh bahwa Nabi saw bersabda:

"Apabila anak yang dilahirkan itu menangis, maka dia diberi warisan".

    Istihlaal artinya jeritan tangisan bayi; maksudnya ialah bila nyata
kehidupan anaka yang lahir itu, maka dia diberi warisan. Tandanya hidup ialah
suara, nafas, bersin, atau yang serupa dengan itu. Ini adalah pendapat
Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat Abu Hanifah.
    Apabila kandungan lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang
dilakukan terhadap ibunya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak
pula diwarisi.
    Apabila dia lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana yang dilaku-
kan terhadap ibunya, maka dalam keadaan demikian, dia mewarisi dan diwarisi
menurut orang-orang Hanafi.
    Sedang mazhab Syafi'i, Hambali, dan Malik berpendapat bahwa dia tidak
mewarisi sedikitpun, akan tetapi dia mendapatkan ganti rugi saja karena darurat.
Dia tidak mendapatkan selain itu. Ganti rugi ini diwarisi oleh setiap orang yang
berhak mendapat warisan darinya.
    Al-Laits bin Sa'd dan Robi'ah bin 'Abdurrahman berpendapat bahwa janin itu
bila lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana terhadap ibunya, maka dia
tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi; akn tetapi iibunya mendapat ganti rugi.
Ganti rugi itu diberikan kepada ibunya, karena tindak pidana itu menimpa
sebagian dari dirinya, yaitu si janin. Dan bila tindak pidana itu hanya menimpa
diri si ibu saja, maka ganti ruginya pun hanya untuk dirinya. Undang-undang
Warisan Mesir mengambil pendapat ini.

16.3. KANDUNGAN YANG BERADA DALAM PERUT IBU

    1 Kandungan yang masih berada dalam perut ibu tidak bisa menahan sebagian
harta peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam
segala keadaan. Apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang isteri, seorang
ayah dan seorang ibu yang hamil yang bukan dari ayahnya, maka kandungan yang
demikian tidak mendapatkan warisan; sebab dia tidak akan keluar dari keadaannya
sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sedang saudara laki-laki
atau saudara perempuan seibu tidak mewarisi dengan adanya ayah.
  
    2 Semua harta peninggalan ditahan sampai kandungan dilahirkan, bila dia
pewaris dan tidak ada seorang pewarispun yang ada bersamanya, atau ada seorang
pewaris tetapi terhalang olehnya. Demikian kesepakatan para fuqoha.
Demikian pula semua harta peninggalan ditahan bila bersamanya terdapat ahli
waris yang tidak terhalang, akan tetapi mereka semua merelakan baik secara
terang-terangan maupun tersembunyi, untuk tidak membagi warisan secara segera,
misalnya mereka diam saja atau tidak menuntutnya.

    3 Setiap ahli warisyang mempunyai fardh (bagian) tidak berubah dengan
berubahnya kandungan, maka dia mendapatkan bagiannya secara sempurna, dan sisa-
nya ditahan.
Misalnya, bila si mayit meninggalkan seorang nenenk dan seorang isteri yang
hamil, maka nenek mendapatkan bagian seperenam karena bagiannya tidak berubah,
baik anak yang akan dilahirkan itu laki-laki ataupun perempuan.

    4 Pewaris yang gugur dengan salah satu dari dua keadaan kandungan dan tidak
gugur dengan keadaan lain, tidak diberi bagian sedikitpun karena hak kewarisan-
nya itu meragukan.
Misalnya, bila mayit meninggalkan seorang isteri yang hamil dan seorang saudara
laki-laki, maka saudara laki-laki itu tidak mendapatkan sesuatu, sebab mungkin
kandungan yang akan lahir itu laki-laki. Demikian mazhab jumhur.

    5 Ashabul furudh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahir-
kan itu laki-laki atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari dua
kemungkinan tersebut, dan yang di dalam kandungan diberi bagian yang maksimal
dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan sampai ia lahir. Bila kandungan
yang dilahirkan itu hidup, dan ternyata ia berhak memperoleh bagian yang lebih
besar, maka tinggal mengambilnya. Dan bila dia tidak merhak memperoleh bagian
yang lebih besar dan hany berhak memperoleh bagian yang minimal, maka dia meng-
ambilnya; dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dia lahir dalam
keadaan mati, maka dia tidak berhak sedikitpun; dan semua harta peninggalan
dibagikan kepada ahli waris tanpa memeperhatikan kandungan itu.

16.4. BATAS WAKTU MAKSIMAL DAN MINIMAL BAGI KANDUNGAN

    Batas waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup
adalah enam bulan, karena firman Allah SWT:

"Dan mengadungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (S. Al-Ahqoof 15)
"Dan menyapihnya dalam dua tahun" (S. Luqmaan 14).

    Apabila menyapihnya dua tahun, maka tidak ada sia lagi selain enam bulan
untuk mengandung. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur fuqoha.
    Berkata Al-Kamal ibnul Hamam, salah seorang imam golongan Hanafi, "Sesung-
guhnya kebiasaan yang berlaku ialah bahwa keadaan kandungan itu lebih banyak
dari enam bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun pun tidak didengar adanya
kelahiran kandungan dalam umur enam bulan."
    Pendapat sebagian orang-orang Hambali ialah batas waktu minimal dari
kandungan adalah sembilan bulan.
    Undang-undang Warisan Mesir bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan
mengambil pendapat dari sebagian orang-orang Hambali dan pendapat para dokter
resmi, yaitu bahwa batas minimal dari kandungan adalah sembilan bulan Qomariyah
yakni 270 hari, karena yang demikian itu sesuai dengan apa yang banyak sekali
terjadi.
    Sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang batas minimal waktu
mengandung, maka merekapun berselisih pula tentang batas maksimalnya. Di antara
mereka ada yang berpendapat dua tahun. Ada pula yang berpendapat sembilan bulan.
Sedang yang lainnya mengatakan satu tahun Qomariyah (354  hari). Dan undang-
undang yang disarankan oleh para dokter resmi.
Maka disebutkanlah bahwa batas waktu maksimal dari kandungan adalah satu tahun
Syamsiyyah (365 hari); dan yang demikian ini dipegangi dalam menatapkan nasab,
pewarisan, wakaf dan wasiat.
    Adapun undang-undang warisan, maka ia mengambil pendapat Abu Yusuf yang
memberikan fatwa pada mazhab bahwa kandungan itu diberi bagian maksimal  dari
dua kemungkinan dan mengambil pendapat tiga orang imam dalam mempersyaratkan
dilahirkannya kandungan secara keseluruhan dalam keadaan hidup untuk dapat
memperoleh hak warisannya.
    Undang-undang juga mengambil pendapat Muhammad ibnul Hikam yang menyatakan
bahwa kandungan itu tidak mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam batas
waktu satu tahun sejak tanggal kematian atau perceraian antara ayahnya dan
ibunya.
    Termuat dalam fasal-fasal 42, 43, dan 44 sebagai berikut :
Fasal 42: Ditahan demi kandungan harta peninggalan si mayit yaitu dua bagian
maksimal menurut perkiraan bahwa yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan.

Fasal 43: Bila seorang laki-laki mati dengan meninggalkan isterinya yang sedang
'iddah, maka kandungannya tidak dapat mewarisi kecuali bila dia dilahirkan
dalam keadaan hidup, dan masa kelahiran maksimal 365  haridari tanggal kematian
atau perceraian. Kandungan tidak mewarisi selain ayahnya, kecuali dalam dua
keadaan berikut :
1 Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 365 hari
  dari tanggal kematian atau perceraian, bila ibunya ber'iddah karena kematian
  atau perceraian, dan orang yang mewariskan mati di tengah 'iddah.
2 Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 270 hari
  dari tanggal kematian orang yang mewariskan, jika dia lahir dari perkawinan
  yang masih utuh di saat kematian.

Fasal 44: Apabila yang ditahan untuk kandungan itu kurang dari hak yang semes-
tinya diterima, maka ahli warisyang mendapatkan bagian wajib mengembalikan
sisanya untuk sang janin. Dan bola yang ditahan untuk kandungan itu lebih dari
hak yang semestinya diterima, maka kelebihan itu dikembalikan kepada ahli waris
yang berhak menerimanya.



Sumber   :  Fiqh Sunnah jilid 14
            Karangan :  As-Sayyid Sabiq

            Cetakan 2 -- Bandung: Alma'arif, 1988
Download Artikel ini dalam bentuk Word, klik Faroidh